foto20130430144928-news

Asosiasi Pedagang Valuta Asing (APVA) menolak pemberlakuan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) dengan Nomor 15/3/DPM yang mengatur pembelian valuta asing oleh pedagang valuta asing atau money changer kepada bank. Sebab APVA menilai aturan itu berpotensi mematikan bisnis money changer yang menjadi anggota APVA.

“Bagaimana tidak? Ke depan PVA harus menyerahkan data mengenai nasabahnya kepada pihak bank untuk dapat melakukan pembelian valuta asing, artinya pihak bank akan memiliki akses langsung ke nasabah-nasabah PVA,” ujar Ketua Umum APVA, Muhamad Idrus di Jakarta, Selasa (30/4/2013).

Selain itu, menurut Idrus, secara implisit SE (surat edaran) BI tersebut menggambarkan bahwa BI menganggap seluruh money changer, termasuk anggota APVA Indonesia, sebagai pelaku utama spekulasi di pasar valas dan menjadi penyebab tidak stabilnya nilai tukar rupiah. APVA Indonesia dengan tegas menolak anggapan ini.

“Anggota APVA adalah para pedagang valuta asing berizin yang berjumlah lebih dari 900 dan tersebar di seluruh Indonesia. Mereka itu  bukan spekulan dan tidak mendukung aktivitas spekulasi terhadap rupiah,” tegas Idrus.

Bahkan, APVA Indonesia justru mencanangkan gerakan cinta rupiah dan mengapresiasi diterapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang terutama Pasal 21 ayat 1 tentang kewajiban penggunaan rupiah sebagai alat transaksi atau alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seperti diketahui, pada 28 Februari 2013 lalu, BI menerbitkan Surat Edaran dengan Nomor 15/3/DPM perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/42/DPD perihal Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank. Surat Edaran ini ditujukan untuk meningkatkan kehati-hatian dalam transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada bank, khususnya pembelian valuta asing terhadap Rupiah yang dilakukan oleh pedagang valuta asing (PVA).

“Salah satu hal yang diatur ulang oleh BI melalui SE itu adalah, permintaan valuta asing kepada bank oleh PVA dengan nilai nominal di atas USD100 ribu per bulan hanya dapat dipenuhi oleh bank, apabila PVA menyertakan dokumen underlying transaksi dari nasabah terkait permintaan tersebut,” jelasnya.

Aturan baru ini, menurut Idrus, sama dengan menyerahkan bisnis perdagangan valuta asing yang selama ini dikelola oleh para money changer, dengan menghadapkannya secara langsung kepada perbankan. Sebab dengan berbekal underlying transaction masing-masing nasabah money changer yang diserahkan kepada bank valuta, maka bank akan dapat mengambil alih peranan money changer.

Menurut Idrus, Badan Pengurus Pusat (BPP) APVA Indonesia telah mengajukan permohonan audiensi kepada BI yang rencananya melibatkan beberapa perwakilan Badan Pengurus Daerah (BPD) APVA. Tetapi permohonan audiensi ini tidak mendapatkan tanggapan positif dari BI.

“Karena itu APVA mendesak penundaan pemberlakuan Surat Edaran Bank Indonesia No 15/3/DPM itu. APVA juga mendorong Bank Indonesia untuk segera membangun komunikasi yang intensif dengan APVA Indonesia agar tercapai kesepahaman pandangan antara Bank Indonesia dan APVA Indonesia,” tegas Idrus. (2433)

Leave a Comment