Dinamika Politik Indonesia 2014BUNGUR CENTRE For Economic and Political Consulting
[Jakarta, September 2013] Suasana politik nasional makin memanas menjelang Pemilu 2014, enam bulan ke depan. Tiap parpol menggencarkan mesin politiknya, bahkan tiap kandidat memobilisasi tim sukses. Parpol mana yang akan tampil sebagai pemenang Pemilu Legislatif dan kandidat mana yang akan unggul dalam Pemilihan Presiden?
Sejumlah survei telah menunjukkan isyarat: PDIP kemungkinan besar akan memenangkan Pileg 2014 atau bersaing ketat dengan Partai Golkar; disamping itu, Jokowi nyaris tak ada lawan dalam Pilpres 2014, meski belum pasti: apa dia akan dicapreskan PDIP dan berpasangan dengan siapa?
Semua survei, dengan segala metodologi dan kapasitas SDM penelitinya, memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Yang pasti, survei bertujuan mengukur opini atau persepsi publik atas posisi partai/kandidat hari itu (saat survei dilakukan) dan bukan sikap/putusan Pemilih pada hari pencoblosan (April 2014). Masih terbentang jarak yang panjang untuk perubahan perilaku Pemilih, apalagi semua survei menyebutkan masih banyak Pemilih yang belum memutuskan (undecided voters).
Karena itu, suatu parpol/kandidat yang terlalu percaya diri berbekal hasil survei semata akan kecewa, sebab boleh jadi mereka akan dikecewakan oleh persepsi/obesesi mereka tanpa kalkulasi politik yang tercermat dan memobilisasi SDM seoptimal mungkin. Apalagi, survei yang berbasis opini/persepsi publik di social media (twitter/facebook dll), lebih cair/liar lagi kecenderungannya. Karena tiap individu warga saat ini bebas mengutarakan pendapatnya melalui berbagai media pilihannya sendiri.
Memang ada petinggi parpol yang menguasai media mainstream, dan ada pula kandidat yang membentuk tim sosmed sebagai Cyber Army pendukungnya. Namun, efektivitas iklan/kampanye melalui media kini cenderung berbuah antipati ketimbang simpati, sehingga tidak menjamin gencarnya kampanye parpol/kandidat di media kan meningkatkan elektabilitas, mungkin sekadar popularitas palsu (false popularity) yang menyesatkan. Karena itu, otoritas penyelenggara Pemilu (KPU) dan pengawas Pemilu (Bawaslu) semestinya bersikap tegas terhadap pemilik media yang sudah menyalahgunakan frekuensi publik untuk memasarkan partai/kandidat tertentu secara massif, di luar masa kampanye resmi.
Teguran KPI terhadap TVRI yang menyiarkan event konvensi Capres partai berkuasa (PD) patut diapresiasi. Tetapi masyarakat menuntut keadilan perlakuan (fairness), agar stasiun televisi/radio dan media massa lain ditegur dan diberi sanksi, apabila jelas-jelas melanggar aturan kampanye. Sebagaimana pula ulah lembaga-lembaga survei yang tak profesional dan tak independen, karena telah membingungkan publik dengan hasil survei bayaran/rekayasa tertentu.
Terlepas dari pembentukan opini melalui iklan media dan lembaga survei, publik saat ini cenderung melihat PDIP sebagai kekuatan yang dominan mempengaruhi sikap publik. Salah satu sebabnya, karena sebagian besar masyarakat tak puas dengan kinerja partai penguasa dan koalisi politik yang tambun, sehingga terkesan lamban dan tak efektif.

Dinamika Politik-Ekonomi

Dalam buku yang sudah menjadi klasik, Herbert Feith dan Lance Castle, menyebutkan lima pemikiran politik yang berpengaruh dalam kancah politik Indonesia di era Orde Lama, yaitu: 1) Nasionalisme radikal (PNI); 2) Tradisionalisme Jawa (NU, PNI, dan PKI); 3) Islam (NU dan Masyumi), 4) Sosialisme Demokratis (PSI, Masyumi dan PNI), dan 5) Komunisme (PKI).
Pandangan Feith-Castle tentu sudah out of date, namun tetap berguna untuk mengidentifikasi pengelompokan politik di era kontemporer. Tampaknya, saat ini ada tiga kelompok yang paling menonjol, sebuat saja: 1) Partai Nasionalis (PDIP, Gerindra, PKB, PAN, Hanura, PKPI); 2) Partai Demokratik-Liberal (PD, PG, Nasdem); 3) dan Partai Relijiuss (PKS, PPP, PBB). Walaupun pengelompokan itu tak sepenuhnya eksklusif.
PKB dan PAN dapat dimasukkan pula dalam kategori Partai Relijius, karena berbasis Ormas Islam (NU dan Muhammadiyah). Demikian pula PDIP, PG dan partai nasionalis lain punya nilai demokratik tersendiri, disamping karakter nasionalisme yang lebih menonjol. Termasuk partai Islam memiliki kadar nasionalisme dan menerapkan prinsip demokrasi tertentu.
Apapun kelemahan pengelompokan politik itu, sangat membantu dalam memprediksi aliansi atau koalisi politik yang akan mengungguli prosis demokrasi, terutama dalam Pilpres. Sebab, sudah dapat diperkirakan bahwa tak ada satupun partai yang mendapat suara optimum (20%), sehingga mereka harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengajukan Capres.
Sejumlah kandidat telah diperhitungkan, antara lain: 1) Figur nasionalis (Megawati/Jokowi, Prabowo Subianto, Wiranto); 2) Figur demokratik-liberal (peserta konvensi PD, Aburizal Bakrie), dan 3) Figur relijius (Suryadarma Ali, Muhaimin Iskandar, Hatta Rajasa, Hidayat Nur Wahid, atau Mahfud MD).
Ada beberapa pola aliansi/koalisi yang mungkin terjadi pasca Pileg 2014, yakni:
1. Aliansi Nasionalis-Demokratik, jika dapat menghilangkan perbedaan sikap ideologis dan kepentingan, seperti PG dengan PD berhadapan dengan PDIP dkk.
2. Aliansi Demokratik-Relijius, sebagai kelanjutan dari pengalaman koalisi saat ini, PD dengan mitra koalisinya bersatu kembali, berhadapan dengan PDIP dkk.
3. Aliansi Nasionalis-Relijius, jika PDIP membuka diri dan merangkul kekuatan lain yang dipersepsi akan membawa perubahan, untuk menghadapi petahana PD.
Apapun pola yang akan terbentuk, aliansi politik, merupakan keniscayaan karena tak ada parpol yang akan memperoleh suara mayoritas absolut. Pola aliansi dalam rangka Pilpres ditentukan oleh: hasil Pileg, kelenturan ideologis dan kedekatan tokoh puncak tiap partai.
Di luar masalah politik, masyarakat menyaksikan tekanan yang cukup berat dalam aspek ekonomi nasional. Kelancaran dan kualitas Pemilu 2014 turut dipengaruhi oleh stabilitas ekonomi, karena perilaku warga akan rentan, apabila kondisi ekonomi terus memburuk. Saat ini di akhir periode KIB II terjadi proses pelemahan mata uang rupiah, peningkatan inflasi, pelambatan tingkat pertumbuhan dan pengurasan cadangan devisi negara. Dalam waktu tujuh bulan saja (Februari – Agustus 2013), cadangan devisi menciut dari USD 105,183 miliar menjadi USD 92,671 miliar.
Ke mana larinya cadangan devisa sebesar USD 13 miliar (setara Rp 130 triliun) itu? Untuk apa (baca: kepentingan siapa) negara menambal defisit transaksi berjalan? Sampai kapan kondisi ekonomi ini akan pulih dan seperti apa postur ekonomi yang ideal bagi Indonesia menjelang pergantian pemerintah? Pertanyaan-pertanyaan sensitif itu perlu dijawab, agar masyarakat mendapat keyakinan baru bahwa proses demokratisasi tidak akan mengancam tingkat kesejahteraannya. Jangan sampai Pemilu yang menghabiskan dana besar justru tak memberi nilai apapun bagi kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Karena itu, siapapun partai yang bertekad memenangkan Pileg dan kandidat yang mengungguli Pilpres harus memiliki Platform Pembangunan yang jelas dan terukur. Popularitas, bahkan elektabilitas, bukan satu-satunya ukuran kemajuan demokrasi, tapi juga juga harus disertai kapabilitas dan integritas untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
Rakyat yang cerdas akhirnya benar-benar berdaulat untuk menentukan kualitas hidup yang dipilihnya. [] (547)

Leave a Comment