DSC_0421Kondisi perekonomian Indonesia tahun depan antara lain terlihat dari postur APBN 2014 yang telah disahkan DPR pada 25 Oktober lalu. Dalam APBN tersebut disepakati sejumlah asumsi dasar, yakni pertumbuhan ekonomi 6,0 persen; inflasi 5,5 persen; nilai tukar Rp 10.500 per dolar AS; tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara 3 bulan sebesar 5,5 persen; harga minyak USD 105 per barel; dan lifting minyak dan gas bumi 2.110 ribu barel per hari dengan rincian lifting minyak 870 ribu barel per hari dan lifting gas 1.240 ribu barel setara minyak per hari.

Berdasarkan asumsi dasar yang telah disepakati, maka pendapatan negara pada 2014 ditaksir Rp 1.667,14 triliun yang terdiri dari pendapatan dalam negeri sebesar Rp 1.665,78 triliun dan penerimaan hibah Rp 1,36 triliun. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.280,39 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 385,39 triliun. Belanja negara sebesar Rp 1.842,5 triliun. Jadi, terdapat defisit sebesar Rp 175,4 triliun atau 1,69 persen dari produk domestik bruto (PDB). Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.249,9 triliun dan transfer ke daerah Rp 592,6 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp 637,8 triliun dan belanja nonkementerian/ lembaga Rp 612,1 triliun.

Komite Ekonomi Nasional (KEN) memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,5% atau lebih lambat dari pertumbuhan tahun 2013 sebesar 5,7%. Hal itu mirip dengan proyeksi International Monetary Fund (IMF) dan beberapa lembaga swasta, seperti Goldman Sachs, HSBC, Barclays Capital dan Credit Suisse. Bahkan, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan yang lebih rendah 5,4% sebagaimana Citigroup (5,3%) dan JP Morgan (4,9%). Meskipun ada juga yang berpandangan optimistis semisal ADB, OECD, DBS dan ANZ (6,0%) serta ING Group paling optimistik (7,0%). Perbedaan proyeksi itu menggambarkan tingkat kepercayaan pihak asing yang berfluktuasi.

Sementara itu, di dalam negeri berkembang sentimen yang meragukan efektivitas APBN dalam melayani kebutuhan rakyat, apalagi mensejahteraan golongan fakir-miskin yang masih sangat besar jumlahnya. Hal itu diwakili oleh analisa FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) yang menyebutkan empat lubang potensi kebocoran APBN 2014.

Pertama, dari pos BUMN yang diyakini bakal jadi ‘sapi perahan’ kepentingan politik. Laba ditahan milik BUMN sebesar Rp 407,3 triliun dan Laba tidak disetor di 15 BUMN berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan politik menjelang Pemilu 2014.

Potensi kedua berasal dari alokasi dana optimalisasi bagi Kementerian/Lembaga pemerintahan sebesar Rp 26,9 triliun, tanpa dibarengi evaluasi atas kinerja K/L, itu berpotensi menjadi dana titipan menjelang pemilu.

Tidak hanya itu, aspek ketiga, alokasi dana untuk program-program populis atas nama pengentasan kemiskinan mulai dari Bantuan Siswa Miskin, PKH, SJSN dan PNPM yang nilai totalnya mencapai Rp 52,9 triliun berpotensi sebagai alat mobilisasi di daerah. Dan akhirnya, pos Bantuan Sosial sebesar Rp 75,7 triliun yang tersebar di 14 K/L dimana Rp 25,6 triliun di antaranya tersebar di 10 BUMN yang bakal menjadi ATM bagi kepentingan politik.

Kecurigaan LSM belum tentu benar, namun tragisnya kepercayaan publik terhadap efektivitas pemerintah dan kontinuitas kebijakan telanjur merosot drastik. APBN 2014 dapat dibilang sebagai dokumen transisi, karena pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden 2014 mungkin melakukan revisi dan menetapkan APBN-Perubahan sesuai visi dan misi pembangunannya. Dalam konteks ini, patut dipertimbangkan inisiatif untuk menetapkan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) sebagaimana GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), sehingga pergantian rezim pemerintahan tidak mempengaruhi kebijakan pembangunan yang mendasar. Hak-hak fundamental rakyat harus mendapat perlindungan, agar terhindar dari gonta-ganti kebijakan politik.

Menarik, penilaian KEN terhadap kebijakan moneter ketat yang dilakukan Bank Indonesia, bahwa hal itu tidak akan menjawab permasalahan fundamental ekonomi. Dampak dari kebijakan penaikan suku bunga tabungan dan pinjaman yang nyata adalah turunnya kredit yang disalurkan, selanjutnya menekan konsumsi publik dan akhirnya pertumbuhan ekonomi juga terkoreksi.

Disamping kebijakan reaktif BI, pemerintah melalui Menteri Perekonomian mencanangkan paket kebijakan sebagai agenda jangka menengah dan panjang:

1. Mendorong ekspor dan daya saing produk manufaktur, meliputi: perbaikan kualitas logistik dan infrastruktur, pelayanan birokrasi, peningkatan produktivitas dan keahlian tenaga kerja;

2. Mengurangi ketergantungan impor barang konsumsi dan minyak, meliputi: perbaikan struktur industri hulu dan hilir, mengurangi impor BBM dan menggantikannya dengan gas;

3. Memberikan insentif pajak untuk dunia usaha yang menanamkan kembali keuntungan usahanya di Indonesia;

4. Mengatasi tingginya inflasi dan ketidakseimbangan eksternal, meliputi: mengganti kebijakan tata niaga yang tidak efisien dengan kebijakan tarif, meniadakan pungutan di jalan dan di instansi pemerintahan, memperbaiki infrastruktur pertanian dan sistem produksi pertanian.

Semua agenda itu sesungguhnya adalah kebijakan rutin yang harus dijalankan pemerintah secara konsisten, tetapi selama ini diabaikan. Akibatnya, defisit terjadi dan nilai tukar rupiah tertekan, pada gilirannya cadangan devisa terkuras dalam waktu singkat. Stabilisasi makro perekonomian yang berjalan lambat seakan menunjukkan pemerintah tak bekera serius. Karena itu, KEN mengusulkan Satuan Tugas untuk mencari solusi jangka pendek dari defisit neraca transaksi berjalan yang saat ini (kuartal III) mencapai 3,8% dari PDB. Sebelumnya, pada kuartal II, defisit sempat mencapai 4,4% dari PDB. Namun, efektivitas Satgas juga masih tanda-tanya sebagaimana Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dll.

Proses pemulihan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global yang diakibatkan perubahan arah kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Pengurangan stimulus fiskal AS akan menarik arus uang dolar AS, sehingga memukul perekonomian negara-negara yang memakai dolar AS dalam transaksinya. Sudah saatnya dipertimbangkan agar Indonesia melepaskan diri dari ketergantungan terhadap dolar AS dan menerapkan sistem kurs tetap, agar perekonomian lebih terkendali.

Akhir tahun 2013 Pemerintah malah merencanakan revisi daftar negatif investasi demi membuka akses baru bagi investor asing di berbagai bidang. Sektor bisnis yang rencananya dibuka untuk asing adalah: pelabuhan laut (bisa mencapai 49%), operator bandar udara (100%), jasa kebandaraan (49%), terminal darat untuk barang (49%), dan periklanan (terutama negara-negara anggota ASEAN mencapai 49%).

Sementara itu, dominasi asing sudah terjadi pada sejumlah sektor penting dalam ekonomi nasional saat ini: 50,6% aset perbankan nasional, 40% dari 8,9 juta hektar perkebunan kelapa sawit, pertambangan (70-85% tambang migas, batubara, tembaga dan emas), dan telekomunikasi (35-66% perusahaan telekomunikasi nasional). Kebijakan baru, apakah akan memperkuat perkonomian nasional ataukah justru memperlemahnya secara sistematis?

Indonesia for Global Justice (IGJ) menunjukkan fakta sedikitnya 29% kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Tanah Air kini telah dikuasai asing, seperti perusahaan Australia, Brazil, Singapura dan Thailand. Penguasaan asing di sektor kelautan dan perikanan meliputi kegiatan pertambangan pasir, pariwisata bahari, budidaya dan kawasan penampung limbah. Pada saat yang sama, revisi UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil membuka peluang investasi asing dan memicu kriminalisasi terhadap nelayan dan masyarakat ada di laut.

Menyaksikan persoalan bangsa yang sangat kompleks dan mengkhawatirkan itu, tiba saatnya bagi para politisi dari kelompok atau partai manapun untuk menegakkan komitmen bahwa keberlanjutan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan yang tak bisa ditawar. Mari hentikan praktik penyimpangan anggaran negara untuk membeli suara rakyat, sebab hal itu jelas-jelas menciderai prinsip demokrasi dan negara kesejahteraan. Imbauan serupa juga berlaku kepada aparat birokrasi yang selama ini berkongkalikong dengan politisi. Jika penyimpangan terus berlangsung, maka suatu ketika rakyat akan marah dan fondasi negara akan rapuh karena defisit kepercayaan publik mencapai titik tertinggi.

Berdasarkan fakta dan kecenderungan yang ada, maka seluruh komponen bangsa perlu berpartisipasi dalam mengawal perekonomian nasional di Tahun Ketidakpastian, dengan cara:

1.     Mendorong Pemerintah dan penentu kebijakan ekonomi nasional agar menerapkan konsistensi kebijakan dalam bidang fiskal dan moneter;

2.     Mengawasi pelaksanaan APBN tahun 2014 secara massif dan konstruktif, agar anggaran negara benar-benar dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan memperkecil kebocoran untuk belanja politik;

3.     Mengawasi proses perubahan terhadap APBN 2014, manakala terjadi pergantian Pemerintahan, sehingga tetap memprioritaskan kepentingan rakyat dan tidak diselewengkan untuk kepentingan kelompok tertentu;

4.     Mendorong investasi domestik dan asing yang dapat memperkuat fundamental ekonomi Indonesia, dan mengawasi dominasi asing yang merugikan rakyat.

5.     Menghentikan praktek penyimpangan keuangan negara untuk tujuan politik tertentu dengan menumbuhkan kesadaran politik rakyat.

 

Jakarta, Desember 2013

 

Muhammad Idrus,

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Valas (APVA) Indonesia (599)

Leave a Comment